Kinerja Pemerintah Dinilai Kurang Memuaskan, Ini Komentar Istana

Diposkan oleh Kabar Berita di 06.52

ADSENSE HERE!

KOMPASJajak pendapat Kompas tentang setahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai wajar jika hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam setahun kurang memuaskan.

Pasalnya, menurut Pramono, rata-rata survei dilakukan pada akhir September hingga awal Oktober 2015, atau ketika pemerintah tengah menghadapi bencana asap dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Ada beberapa survei yang dilakukan ketika katakanlah asap sedang jadi problem, kemudian currency rupiah (nilai tukar rupiah) ketika itu Rp 14.500 hingga Rp 14.600 (per dollar AS) sehingga dengan kondisi seperti itu pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik," kata Pramono seusai mengikuti rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Ia yakin bahwa survei yang dilakukan lembaga survei akan menunjukkan hasil berbeda jika dilakukan setelah paket kebijakan ekonomi jilid IV berjalan efektif.

Pramono meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan yang telah dijalankan pemerintah akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

"Setelah paket kebijakan jilid I, II, III, IV, kemudian kita bisa menstabilkan rupiah, kemudian inflasi kita cukup rendah, saya yakin kondisi hari ini pasti akan berbeda," kata Pramono.

"Jadi, yang namanya survei atau apa pun dilakukan kan pada saat itu sehingga kalau dibaca beberapa survei itu betul-betul dilakukan pada saat akhir September atau awal Oktober, ketika benar-benar pemerintah tengah menghadapi persoalan asap dancurrency dan berbagai persoalan lainnya," kata dia.

Terkait sistem pengupahan yang dirumuskan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV, Pramono mengklaim bahwa sistem baru yang dirumuskan tersebut merupakan terobosan luar biasa.

Baru kali ini, kata dia, kenaikan upah minimum ditentukan dalam lima tahun sekali. Ketentuan ini dinilainya mampu memberikan kepastian kepada dunia usaha sehingga bisa menyusun perencanaan dalam lima tahun sekali.

"Itu juga mengurangi tekanan kepada dunia usaha supaya katakanlah setiap bulan Oktober, November, energinya tidak habis untuk persoalan upah saja. Dari hasil pembicaraan dengan serikat buruh, hampir semuanya bisa menerima itu," ucap politisi PDI-P itu.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, terdapat 48,63 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Responden yang menyatakan puas sekitar 45 persen.

Ketidakpuasan responden mengacu pada gagalnya pemerintah menjaga stabilitas rupiah (68,84 persen), gagal menjaga stabilitas harga sembako (68,63 persen), gagal mengurangi pengangguran (63,37 persen), dan belum berhasil mengurangi kemiskinan (61,26 persen). (Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi Merosot di Bawah Prabowo)

Demikian informasi terkat dengan kinerja Presiden Jokowi selama 1 Tahun ini.
silahkan di like dan Share nya ke forum
Sumber : compas.com